Semakin hari keluarga muslim kian terperosok ke dalam lembah pusaran masalah. Data Kementerian Agama mencatat perceraian dari tahun 2010-2015 meningkat sebanyak 59-80 persen dan mayoritas adalah gugat cerai karena faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak pun meningkat. Tindak aborsi oleh klinik ilegal diperkirakan telah mengaborsi sebanyak 5400 janin bayi sepanjang lima tahun. Ibarat gunung es, data yang diperoleh baru permukaannya saja.
Dalam ilmu Ekonomi kapitalis, siapapun bisa diprospek. Ibu rumah tangga bisa banting setir menadah tangan di bahu jalanan menjadi tulang punggung memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga. Seorang ayah sanggup tak tidur siang-malam mengerat lembar-lembar gratifikasi demi membiayai pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup anak istrinya. Tengoklah juga anak-anak belia yang menjadi korban pemberdayaan dan eksploitasi ayah ibunya, gelap malam menyingsingkan selendang pulang ke kamar-kamar prostitusi. Ya, motif ekonomi telah menjadi alibi terbesar seseorang terjangkit penyakit amoralitas.
Benar kata Ulama terdahulu, bahwa kemiskinan sangat rentan pada kekufuran. Sistem ekonomi kapitalisme yang digadang-gadang ternyata tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Parameter pendapatan perkapita yang selama ini menjadi acuan pemerataan ekonomi, ternyata hanya standar ganda yang tak berfungsi memulihkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Alih-alih menjadi neraca kasta sosial belaka.
Skenario jahat tentakel kapitalisme membelenggu peran dan fungsi keluarga menjadi tidak utuh. Negara melepas tanggung-jawabnya sehingga sebuah keluarga tidak lagi memiliki strategi utama sumber nafkah. Imbasnya, laki-laki dan perempuan kini saling bersaing mengakses transaksi perekonomian.
Ada tiga pilar penting ketahanan umat. Pertama, keluarga. Ibu adalah Al Umm wa Rabbatul Bayt yang sekaligus berperan ganda sebagai Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tak lupa peran sentral seorang ayah mempunyai tanggung jawab penuh memimpin keluarga. Ayah sebagai pemimpin juga merupakan partner ibu mendidik keluarga. Jika hilang peran ibu-ayah tadi, maka delapan fungsi keluarga yang meliputi; fungsi edukatif, rekreatif, ekonomi, reproduktif, sosialisasi, protektif, afektif, dan relijius pun tidak akan dapat terlaksana. Sebaliknya, justru akan menghasilkan keluarga pencetak generasi liberal dan hedonis, fakir adab dan miskin iman.
Kedua, masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan edukasi publik melalui media massa dan sosial media. Seharusnya edukasi publik mampu mengcover materi-materi pendidikan yang tak tersampaikan di dalam keluarga dan institusi pendidikan atau memperkuat fakta-fakta kehidupan riil. Media massa mendukung suasana keimanan masyarakat terhadap Islam dan hukum-hukumnya. Sayangnya, dalam sistem kapitalis saat ini edukasi publik justru menjadi sarana menjajakan gaya hidup materialis dan hedonis. Tak ayal, terjadilah perusakan secara massif menyasar pada generasi muda pembangun negeri. Dua pilar ini telah runtuh.
Ketiga, negara. Teranglah amoralitas merajalela pabila sistem pendidikan yang diterapkan negara adalah sistem pendidikan sekuler-liberal, kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum sekuler-liberal. Artinya, materi dan metode pengajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya didesain untuk menjadikan Islam sebagai pengetahuan belaka, Islam hanya dipahami sebagai agama yang mengatur urusan akhirat, bukan sebagai sistem kehidupan yang mengatur dan memberikan solusi atas setiap problematika umat. Sejatinya, pendidikan adalah proses belajar sepanjang hayat. Visi pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan syariat Islam yakni membentuk manusia bertakwa yang memiliki kepribadian Islam (syakhshiyyah Islamiyyah). Memiliki pola pikir dan pola sikap berlandaskan akidah Islam.
Peran kunci sesungguhnya ada pada pilar ketiga. Sebab, Negara juga mampu mewujudkan mekanisme dan pengembangan ekonomi keluarga yang kokoh. Kuncinya adalah apabila sistem ekonomi yang diberlakukan negara adalah sistem ekonomi Islam. Sistem pemerintahannya adalah Khilafah, badan pelaksana hukum yang berjalan di atas syariat (aturan) Al-Quran dan As-Sunnah. Negara sebagai pengelola sumber daya akan turun tangan meregulasi kesejahteraan mulai dari menerapkan standar kurikulum pendidikan, membangun ketahanan ekonomi keluarga, sampai pertahanan dan keamanan tiap-tiap warga. Kepala Negaranya bukanlah pedagang yang haus materi, sebab ia melayani kebutuhan rakyat dengan amanah, adil, dan penuh tanggungjawab.
Demikianlah kompleksnya hukum Allah sebagai jaminan agar keluarga dan masyarakat bisa tetap terjaga dalam koridor yang diridhoi dan jauh dari perilaku amoral. Sehingga tentakel gurita kapitalisme akan terlepas dan dicampakkan seluruh umat.[]
Komentar
Posting Komentar