Infrastruktur Rumit Bukan Prestasi, Biang Sekulerisme

Oleh : Faizah Rukmini,S.Pd
(Pemerhati Sosial Politik & Keluarga)

Di Era Milenial ini tidak dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan. Di Indonesia beberapa kota besar memiliki infrastruktur yang memadai seperti jalan tol,kereta api, bandara. Bahkan beberapa program ebangunan infrastruktur sedang digalakkan dan akan dibangun di beberapa wilayah.

Di Penajam Paser Utara, Pemerintah melakukan proyek kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

Walaupun terkesan terjadi peningkatan infrastruktur, disisi lain ternyata kondisi negeri ini sedang sekarat akibat hutang.

Dilansir Jakarta, CNN Indonesia -- Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Jumlahnya terus meroket dari tahun ke tahun, bahkan mencapai ribuan triliun.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, jumlah utang perusahaan-perusahaan pelat merah per September (unaudited)mencapai Rp5.271 triliun per September 2018. Jumlah utang tersebut mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) bank BUMN. Di luar DPK, jumlahnya mencapai Rp2.994 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bengkaknya utang BUMN di era Jokowi terjadi karena dua hal, yaitu penugasan dan tekanan nilai tukar rupiah.

Dari sisi penugasan, target pembangunan infrastruktur menjadi salah satu biang keladi suburnya pertumbuhan utang perusahaan-perusahaan milik negara. Tengoklah beban pembangunan yang kini harus ditanggung para BUMN karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Infrastruktur semata, bukan prestasi. Dibalik pembangunan infrastruktur ternyata negeri ini dilanda krisis dan penjajahan di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktr Negara dijajah dengan hutang asing yang meroket berkepanjangan.

Pembangunan infrastuktru ternyata menjadi jalan mulus bagi kapital yang bersekongkol dengan penguasa untuk memeras rakyat.
Infrastruktur diberbagai daerah harus memungut bayaran sangat tinggi, agar dapat menggunakan fasilitasnya. Hal ini dirasakan oleh rakyat seperti Tarif tol ,Tarif bandara, biaya tiket dan lainnya. Rakyat pun dibebani pajak yang bervariasi.

Lantak apakah dengan kondisi kepemimpinan seperti ini memberikan pelayanan dan kemudahan bagi rakyat?

Tentu tidak, justru kebijakan
-kebijakan pemerintah yang
Pro terhadap sistem Sekuler -kapitalis menjadikan seluruh fasilitas untuk rakyat sebagai jalan untuk meraih keuntungan.

Inilah akar persoalan dinegeri kaum muslimin. Penerapan  ideologi sekuler (pemisahan agama dari lehidupan)
Menjadikan standar dalam pengurusan ummat bukanlah kemaslahatan ummat akan tetapi demi keuntungan para pemilik modal kapitalis. Penguasa bersekongkol dengan para kapitalis demi menguasai dan menjadikan berbagai infrastruktur sebagai lahan mengeruk harta ummat. Siapa yang dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang ada? Dominasi para kapitalislah yang merasakannya.

Disisi lain Ummat pun merasakan efek dari penerapan sistem sekuler kapitalis disegala bidang tampak kedzaliman yang nyata, kapitalisasi kebijakan sektor kesehatan, SDAE, pendidikan, di bidang infrastruktur rakyat harus membayar mahal agar bisa menikmati infrastruktur yang baik. Dan kebijakan dzalim laimnya yang kini membuat ummat jenuh.

Bagaimana islam memandang infrastruktur?
Infrasktruktur dalam islam berorientasi pada riayah syuunil Ummah mengurusi berbagai kemaslahatan ummat. Kehadiran Infrastruktur sebagainsarana fisik dalam rangka memberikan kemudahan bagi ummat dalam melaksanakan berbagai amal perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah.

Dalam Pembangunan infrastruktur,islam telah menetapkan bahwa penguasa memiliki peran utama dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur tanpa menyulitkan rakyat.

Abu Hurairah berkata bahwa
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa melepaskan kesusahan duniawi seorang Muslim, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR Muslim).

Bagaimana Islam membangun Infrastruktur?

Pembangunan Infratruktur Sesuai dengan Kebutuhan Ummat

Pada masa kepemimpinan islam,  Kekhalifahan Umar Bin Khattab. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh penguasa. Khalifah Umar Bin Khattab menggali sungai demi keberlangsungan aktifitas perdagangan ummat.

Al-Faruq menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai itu. Amru bin Ash pun menggali kembali sungai tersebut sehingga memudahkan jalan antara Hijaz dan Fusthath, ibukota Mesir kala itu. Aktivitas perdagangan di antara kedua lautan itu pun kembali semarak sehingga bisa membawa kesejahteraan. Di areal sungai ini terdapat berbagai tempat wisata, permadani dan tempat persinggahan yang diberi nama Khalij Amirul Mukminin oleh Amru. (MuslimahNews.Id)

Dari pembangunan infrastruktur tersebut maka aktifitas pendagangan pun berjalan dan mensejahterakan rakyat.

Infrastrukur adalah kebutuhan ummat yang menjamin keamanan dan kemudahan ummat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Maka infrastruktur dibangun bukan demi kepentingan kapital. Tapi karena memang menjadi kebutuhan ummat. Sehingga dalam pelayanannya negara dalam islam memberi keamanan dan kemudahan tanpa harus membayar mahal penggunaan infrastruktur.

Kepemilikan dan pengelolaan Infrastruktur

Sebagai agama paripurna Islam telah mengatur bagaimana kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur, Infrastruktur merupakan kepemilikan negara yang dibuat dengan penuh tanggung jawab kepada Allah sebagai kewajiban negara meriayah (mengurus rakyat) dan demi kemuliaan Islam, sehingga negara berkewajiban mengelola, menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Negara akan menyediakan infrastruktur yang aman, memudahkan tanpa menyusahkan rakyat. Bukan kepemilikan pengusaha atau kapital yang menjadikan pengelolaan infrastruktur sebagai lahan menggali keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat dengan biaya memberatkan.

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Pembiayaan Infrastruktur dalam islam bukan dari hutang. Namun dalam Islam terdapat Baitul Mal yang akan menyediakan berbagai keperluan biaya dalam membangun infrastruktur.  Sumber keuangan negara dalam Islam diperoleh dari hasil pengelolaan SDAE , Fai, Kharaj dan sumber lainya yang dibenarkan syariat Islam. Negara haram hukumnya mengambil hutang luar negeri dalam pembangunan infrastruktur negaranya. Agar terjaga dari intervensi asing dan para kapital. Negara akan memberikan upah/menyewa bagi tenaga kerja yang akan bekerja membangun infrastruktur dengan layak.

Beginilah islam sebagai sebuah ideologi mengatur infrastruktur sebuah Negara. Penerapan sistem Islam hanya akan diterapkan oleh sebuah negara yang menjadikan Aqidah Islam sebagai Landasannya yakni Khilafah Islamiyah Ala Minhajjin Nubuwwah. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi tiap ummat untuk kembali menerapkan sistem islam dalam seluruh aspek kehidupan, Individu, Masyarakat hingga Negara. Inilah yang akan memberikan kesejahteraan dan kemuliaan bagi Islam serta Ummat Islam.

Wallahu a'lam bis shawab