KALAMANTHANA, Penajam – Melambungnya harga, melejitnya pajak, meroketnya tarif, membuat kebanyakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara merejit. Mereka mempertanyakan kenapa pemerintah pusat tega membiarkan hal seperti itu terjadi.
Saat ini, di tengah kondisi ekonomi warga yang serba pas-pasan, munculnya informasi kenaikan harga, tarif, dan pajak, membuat masyarakat terasa makin terjepit. Di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara, harga komoditas pangan seperti cabai dan ayam sudah meroket tak terkendali.
Belum berhenti sampai di situ, muncul pula keputusan pemerintah pusat yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 900 VA, kenaikan biaya administrasi pajak kendaraan, hingga kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan petralite yang berulang-ulang. Ini semua seperti mencekik leher rakyat.
Kepada KALAMANTHANA, sejumlah warga PPU menyatakan kerisauan dan kepedihan hidup mereka. Hari Purnomo, misalnya, warga di Kecamatan Babulu ini menyebutkan sebagai masyarakat ia sangat tidak setuju karena kebijakan itu tidak prorakyat.
“Kebijakan ini jelas merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil,” katanya di Penajam, Jumat (6/1/2017).
Hal senada juga diungkapkan Rina, warga Kecamatan Waru. Dia mengatakan, di saat nyaris semua usaha pailit, ekonomi rakyat sulit, utang melilit, dan harga selangit, kini mereka dikejutkan dengan kondisi yang serba terjepit itu.
“Kok tega pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan seperti itu. Dampaknya bisa berakibat makin meningkatnya tindak kriminal lho,” katanya. (myu)
Saat ini, di tengah kondisi ekonomi warga yang serba pas-pasan, munculnya informasi kenaikan harga, tarif, dan pajak, membuat masyarakat terasa makin terjepit. Di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara, harga komoditas pangan seperti cabai dan ayam sudah meroket tak terkendali.
Belum berhenti sampai di situ, muncul pula keputusan pemerintah pusat yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 900 VA, kenaikan biaya administrasi pajak kendaraan, hingga kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan petralite yang berulang-ulang. Ini semua seperti mencekik leher rakyat.
Kepada KALAMANTHANA, sejumlah warga PPU menyatakan kerisauan dan kepedihan hidup mereka. Hari Purnomo, misalnya, warga di Kecamatan Babulu ini menyebutkan sebagai masyarakat ia sangat tidak setuju karena kebijakan itu tidak prorakyat.
“Kebijakan ini jelas merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil,” katanya di Penajam, Jumat (6/1/2017).
Hal senada juga diungkapkan Rina, warga Kecamatan Waru. Dia mengatakan, di saat nyaris semua usaha pailit, ekonomi rakyat sulit, utang melilit, dan harga selangit, kini mereka dikejutkan dengan kondisi yang serba terjepit itu.
“Kok tega pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan seperti itu. Dampaknya bisa berakibat makin meningkatnya tindak kriminal lho,” katanya. (myu)
Komentar
Posting Komentar